Djitoe online, Bengkulu Utara – Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang saat ini melanda, akan berdampak terhadap kelangsungan ekonomi kerakyatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali di dalamnya adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
Berbagai upaya dan kebijakan dari pihak Pemerintah akibat dampak tersebut dilakukan, mulai dari Refocussing hingga upaya permintaan penambahan anggaran dari Pemerintah Pusat di lakukan, hanya saja sangat disayangkan kebijakan dari Pemerintah Daerah Bengkulu Utara melalui Dinas Perkebunan terlalu berhayal tanpa melihat kondisi keuangan itu sendiri sehingga memunculkan polemik baru.
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Bengkulu Utara, Febri Yudirman SE, satelah mendapatkan informasi terkait bantuan bagi Petani Karet yang simpang siur, akhirnya pihak pansus melakukan koordinasi internal pemanggilan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, untuk melaksanakan Rapat kerja dengar pendapat (Hearing).
Rapat kerja (Hearing) antara Pansus Civid-19 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dengan Dinas Perkebunan Bengkulu Utara berlangsung di Ruang Komisi Gabungan Sekretariat DPRD Bengkulu Utara pada Kamis (30/04/2020)
Berbagai pertanyaan terkait bantuan bagi petani karet, dilontarkan pansus kepada pihak dinas perkebunan dalam hearing, termasuk, kejelasan dari bantuan bagi petani karet Bengkulu Utara pada tahap awal sudah di laksanakan pendataaan.
Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Buyung Azhari, diserang dengan berbagai pertanyaan dari pihak pansus dalam hearing, membeberkan fakta mengenai bantuan bagi petani karet.
Sebelum dilaksanakannya pendataan menyeluruh terhadap petani dan buruh kebun karet, pihak dinas perkebunan terlebih dahulu mendapatkan perintah dari atasan dalam hal ini, Bupati Bengkulu Utara.
“Menindak lanjuti surat Bupati Bengkulu Utara, kemudian pihak kita melanjutkan ke pihak Pemerintah Desa yang berjumlah 215 Desa, agar sekiranya dengan cepat lakukan pendataan warganya, dan segera mengumpulkan KK khusus petani karet dan buruh sadap kebun karet, dampak dari covid-19 di wilayahnya masing-masing,” beber Kadis Perkebunan
Ditambahkan oleh Kadis Perkebunan, data petani karet dan buruh tani karet sudah rampung, kemudian data tersebut di sanding dan di singkronisasi kembali ke pihak Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bengkulu Utara, agar tidak terjadi tumpang tindih data dan bantuan.
Usai singkronisasi data, kemudian data tersebut dilaporkan ke Bupati Bengkulu Utara untuk dilakukan pembahasan. Hanya saja informasi terakhir pihak dinas perkebunan mendapatkan kabar, dari data yang sudah divalidasikan tersebut tidak bisa direalisasikan akibat tidak adanya pos anggaran.
“Berbagai upaya sudah kita coba, terakhir pihak kita juga sudah kirimkan surat ke pihak kementerian, dengan harapan pemerintah pusat bisa ikut menyuplai bantuan ataupun anggaran sebagai solusi bagi petani karet dan buruh tani karet kita bengkulu utara,” terang Buyung Azhari.
Apresiasi, atas keja cepat pihak dinas perkebunan Bengkulu utara dalam pendataan, disampaikan oleh ketua pansus covid-19 DPRD Bengkulu utara, Febri Yudirman SE dalam hearing.
Disamping, memberikan apresiasi kepada Disbun Bengkulu Utara, ketua pansus Febri Yudirman juga menyampaikan kekecewaan. Bantuan yang digadang-gadangkan bagi petani dan buruh tani karet hanya sebatas angan dan mimpi, dimana diketahui bedasarkan rapat kerja (Hearing) dengan Disbun, bantuan tersebut tidak bisa realisasi akibat dari tidak tersedianya anggaran.
“Sangat disayangkan, ditengah masyarakat (pemilik dan buruh tani karet) sudah beredar informasi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun satelah melalui kerja melelahkan oleh disbun bengkulu utara bantuan itu hanya sebuah mimpi, tidak akan bisa direalisasikan akibat dari ketidak tersediaannya anggaran, kini kurang lebih sebanyak 18 ribu data akan menjadi arsip usang saja,” pungkas Ketua Pansus, Febri Yudirman SE.(R***/Adv)
